Australia Bersiap Hadapi Boikot Negara Muslim Soal Yerusalem

Rencana Australia mengakui Yerusalem sebagai ibukota resmi Israel diprediksi bakal mengundang aksi boikot oleh negara-negara muslim. PM Scott Morrison meyakini langkah itu akan menyelamatkan karir politiknya dalam pemilu

Pemerintah Australia mewanti-wanti penduduknya yang akan berpergian ke Indonesia untuk waspada, menyusul rencana Canberra mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Perdana Menteri Scott Morrison diyakini akan segera mengumumkan sikap tersebut secepatnya hari Sabtu (15/12), bertepatan dengan perayaan hari Sabat oleh umat Yahudi.

Warga Australia yang bersiap terbang ke Indonesia untuk menyambut masa liburan "diharapkan menerapkan kewaspadaan tinggi," tulis

Baca juga: Kenapa Australia Pertaruhkan Indonesia demi Yerusalem?

Kementerian Luar Negeri di Canberra mengatakan: "Berbagai aksi demonstrasi sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir di sekitar Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan Konsulat Jendral di Surabaya."

"Protes kemungkinan akan berlanjut di Kedutaan di Jakarta atau di Konsulat Jendral di Surabaya, Bali dan Makasar," tulis Kemenlu di Canberra lagi.

Politik

Jalan buntu proses perdamaian

20 tahun berlalu, semua presiden sebelum Trump menghindari keputusan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem lewat penerapan UU “Jerusalem Embassy Act”. Selama itu, presiden AS memilih menjalankan misi perdamaian, dengan anggapan status Yerusalem harus disepakati lewat negosiasi bersama Palestina-Israel. Trump dinilai secara sengaja mengacaukan proses perdamaian yang telah diupayakan AS.

Politik

Pupusnya harapan Palestina

Bagi warga Palestina, pengumuman Trump seolah merampas harapan dan mimpi mereka untuk mendaulat wilayah Yerusalem Timur sebagai ibukota masa depan Palestina. Meski upaya untuk menempuh jalur kekerasan bukan pilihan, tapi tak sedikit warga Palestina yang akan menganggap upaya diplomatik yang diupayakan AS selama ini tak membawa perubahan berarti untuk mewujudkan Palestina Merdeka.

Politik

Tercapainya mimpi Israel

Sejak mengusai Yerusalem Timur pasca perang 6 hari tahun 1967, Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibukota yang “abadi dan tidak terbagi”. Israel berupaya agar kedaulatannya atas Yerusalem mendapat pengakuan dunia internasional. Keputusan Trump dapat mempengaruhi sebagian besar politisi dan warga Israel yang menilai negosiasi dengan Palestina tidak membawa hasil yang signifikan.

Politik

Tetangga menelan rasa kecewa

Langkah Trump dinilai mengguncang kestabilan wilayah yang selama ini sudah sensitif atas segala jenis gejolak perubahan status. Arab Saudi - sekutu penting AS di Timur Tengah - menyebutkan kebijakan Trump mengacaukan upaya Riyadh meneruskan jalan perdamaian. Negara Arab yang berbatasan dengan Israel – Mesir, Yordania, Libanon dan Suriah – khawatirkan gejolak baru di kawasan mereka.

Politik

Eropa menjadi oposisi AS?

Sebagian besar negara di Eropa Barat gusar dengan pengakuan AS atas Yerusalem dan tak sedikit yang mengecam Trump. Namun, pertanyaan kuncinya: apakah EU akan berani mengambil sikap tegas yang berseberangan dengan AS? Misalnya menerapkan larangan impor dari wilayah Tepi Barat atau menghentikan kerjasama bisnis dengan perusahaan Israel yang beroperasi di wilayah yang diduduki Palestina?

Politik

Umat Kristen di tanah suci

Patriarch Theoplhilos III, pemimpin gereja Ortodoks di Yerusalem melayangkan surat kecaman yang menyebutkan kebijakan Presiden AS Trump telah menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki. Ia menuliskan pada Trump pemindahan kedutaan AS telah menjauhkan upaya perdamaian di Yerusalem dan sebaliknya membuat jurang permusuhan yang semakin dalam di tanah suci, Yerusalem. ts/hp (guardian, washingtonpost)

Indonesia sejak awal sudah menekan Australia untuk membatalkan rencana tersebut, antara lain dengan menunda ratifikasi perjanjian perdagangan bebas yang sudah rampung. Sementara itu pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Nabil Shaath menyerukan negara-negara Arab memboikot produk Australia.

Menurutnya jika negara-negara Teluk "bereaksi negatif dalam bentuk mengurangi volume impor, maka ini akan benar-benar melukai Australia."

"Arab Saudi adalah importir daging terbesar dari Australia," ujarnya kepada situs Plus 61J seperti dilansir The Guardian. "Australia tidak memonopoli produksi daging sapi, jagung dan gandum di dunia. Ada banyak kompetitor lain."

Baca juga: Soal Yerusalem, Indonesia Berniat Tunda Ratifikasi Perjanjian Dagang Australia

Ancaman Shaath senada dengan peringatan Wakil Perdana Menteri Australia, Barnaby Jocye. Ia menilai negara pengimpor produk agrikultur Australia seperti Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Bahrain dan Yordania "sangat sensitif" terkait isu pengakuan Yerusalem.

PM Morrison meyakini langkah tersebut akan membantunya mengamankan dukungan kelompok Kristen dan Yahudi menjelang pemilihan umum.

Politik

Yerusalem Kotanya Nabi Daud

Perjanjian Lama menyebut, Raja Daud dari dua kerajaan Judah dan Israel, merebut kota Yerusalem dari tangan kaum Jebusit pada 1000 tahun SM. Daud menjadikan kota sebagai pusat kerajaan dan keagamaan. Menurut Injil, Raja Sulaiman, anak Raja Daud membangun kenisah Yahweh pertama di sini. Yerusalem menjadi pusat agama Yahudi.

Politik

Rebutan antara Babylonia dan Persia

Raja Babylonia, Nebuchadnezzar II (duduk di takhta) dua kali merebut Yerusalem tahun 597 dan 586 SM. Ia memenjarakan Raja Jehoiakim dan kaum elite Yahudi dan menghancurkan kenisah mereka. Kisah Injil menyebutkan Raja Cyrus Akbar dari Persia menumbangkan Babylonia (540 SM) dan membebaskan kaum Yahudi serta membangun kembali kuil mereka di Yerusalem.

Politik

Pendudukan Romawi dan Byzantium

Yerusalem berada di bawah kekaisaran Romawi sejak 63 M. Perlawanan kaum Yahudi mencetuskan perang pada 66 M, yang dimenangkan Romawi. Kuil mereka di Yerusalem kembali mengalami aksi penghancuran. Romawi dan Byzantium menguasai Palestina selama 600 tahun.

Politik

Diduduki Kaum Muslim

Di bawah pimpinan Kalifah Umar (naik onta), tentara Muslim mengepung dan menguasai Yerusalem 637M. Di era pendudukan Muslim, penguasa yang saling bermusuhan dan dari berbagai mazhab Islam silih berganti menguasai Yerusalem.

Politik

Perang Salib

Kekalifahan Seljuq mulai 1070 M terus meluaskan kekuasaan. Akibatnya kaum Kristen merasa terancam. Paus Urban II kemudian mencanangkan Perang Salib. Dalam 200 tahun seluruhnya ada lima kali perang memperebutkan Yerusalem. Tahun 1244 pasukan Kristen kalah total oleh tentara Muslim yang kembali menguasai Yerusalem.

Politik

Kekaisaran Ustmaniyah dan Pendudukan Inggris

Setelah menaklukan Mesir dan Arabia, Kekaiasaran Ustmaniyah memasukan Yerusalem ke dalam administratif distriknya pada 1535. Kota ini kembali mencapai kejayaannya. Tapi tahun 1917 tentara Inggris mengalahkan pasukan Ustmaniyah. Palestina diduduki Inggris dan Yerusalem jatuh tanpa pertempuran apapun.

Politik

Kota Yang Terbelah

Setelah Perang Dunia kedua usai, Inggris mengembalikan mandat Palestina kepada PBB, yang kemudian memilih opsi membagi dua negara. Tujuannya untuk menciptakan negara bagi kaum Yahudi yang selamat dari Holocaust. Sejumlah negara Arab bergabung memerangi Israel dan menguasai sebagian Yerusalem. Sejak 1967 kota ini terbelah menjadi Israel barat dan Yordania timur.

Politik

Yerusalem Timur Dikuasai Israel

Pada 1967 dalam perang 6 hari, Israel mengalahkan aliansi Mesir, Yordania dan Suriah. Israel menguasai Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat Yordan, Dataran Tinggi Golan dan bagian timur Yerusalem. Untuk pertama kali sejak 1949, Israel kembali menguasai Tembok Ratapan di kota tua Yerusalem. Israel menyebut sepihak, mereka tidak menganeksasi Yerusalem timur, melainkan mengintegrasikan administratifnya.

Politik

Kaum Muslim Bisa Berziarah ke Israel

Israel tidak menutup akses kum Muslim ke tempat suci mereka. Bukit Shakrah berada di bawah admistrasi otonomi Muslim. Umat Islam diperbolehkan berziarah ke Bukit Zaitun, Kubah Shakrah dan mesjid Al Agsa serta beribadah di sana.

Politik

Sengketa Status Berlanjut

Yerusalem hingga hari ini tetap menjadi hambatan terbesar dalam perdamaian antara Israel dan Palestina. Tahun 1980 Israel mendeklarasikan, seluruh kota sebagia bagian tak terpisahkan ibukota mereka. Sementara tahun 1988 negara Palestina diproklamirkan dan juga mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibukota mereka. Penulis:Ines Eisele (as/yf)

Namun sejauh ini belum jelas apakah pengakuan Canberra hanya mencakup Yerusalem Barat atau juga melibatkan kawasan timur yang rencananya akan dijadikan ibukota negara Palestina Merdeka. Dalam kasus ini Australia melanggar ketentuan PBB yang menegaskan status Yerusalem hanya bisa ditentukan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.

Tema

Pengakuan terhadap Yerusalem sejak lama dianggap hal tabu dalam diplomasi internasional. Baik Israel maupun Palestina mengklaim kota suci tiga agama itu sebagai ibukota resminya. Namun sejak Presiden AS Donald Trump memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem Mei silam, sejumlah negara berniat mengambil langkah serupa.

Baca juga: Trump: Negara Penentang Kebijakan Yerusalem adalah Musuh AS

Pengakuan Yerusalem sebagai ibukota resmi Israel dikhawatirkan akan memicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan mengubur perspektif damai antara kedua pihak. Ketika AS meresmikan gedung kedutaan baru di Yerusalem, ribuan penduduk Palestina berdemonstrasi di perbatasan Israel. Setidaknya 62 penduduk Gaza tewas ditembak serdadu Israel pada hari itu.

Saat ini ketegangan kembali memuncak antara Israel dan Palestina. Pada Kamis (13/12) militer Israel menggelar aksi penggerebekan di sejumlah gedung di Ramallah, Tepi Barat Yordan, setelah dua serdadunya ditembak mati di sebuah halte bus.

Insiden tersebut terjadi seusai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji akan "melegalisasi" ribuan pemukiman Yahudi yang dibangun oleh kelompok garis keras di Tepi Barat Yordan.

rzn/hp (afp, rtr, theaustralian, haaretz)

Politik

Kongres AS melewati Yerusalem

Kembali pada tahun 1995, Kongres AS mengesahkan apa yang disebut Undang-Undang Kedutaan Yerusalem, yang menyatakan bahwa Yerusalem "harus diakui sebagai ibu kota negara Israel." Tindakan itu juga memungkinkan presiden duduk menunda langkah tersebut dengan menandatangani surat pernyataan setiap enam bulan.

Politik

Trump melontarkan janji saat kampanye

Selama kampanye presiden AS tahun 2016, saat Donald Trump jadi kandidat Partai Republik, ia berjanji bahwa, jika terpilih, ia akan merelokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dengan menggambarkan kota suci itu sebagai "ibukota abadi orang-orang Yahudi." Janji Trump menyalakan semangat di Israel dan memenangkan banyak pemilih Yahudi dan konservatif di AS.

Politik

Trump mengunjungi Tembok Barat Yerusalem

Pada Mei 2017, Trump menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi Tembok Barat. Situs ini terletak di Kota Tua Yerusalem, yang diduduki pasukan Israel saat Perang Enam Hari 1967. Menurut laporan, Trump mempertimbangkan untuk memenuhi janji Yerusalem-nya selama kunjungan itu, tetapi ia disarankan untuk mengurungkan langkah itu supaya ketegangan regional tidak terpicu.

Politik

Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel

Saat pidato di Gedung Putih pada 6 Desember 2017, Trump mengatakan dia telah "memutuskan sudah waktunya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel". Ia menambahkan langkah itu adalah "pengakuan atas kenyataan." Trump mengutip UU Kedutaan Besar Yerusalem sebagai salah satu alasan di balik keputusannya.

Politik

Dunia Arab bereaksi dengan emosional

Setelah pengumuman Trump, ribuan Muslim di seluruh dunia berpartisipasi dalam demonstrasi memprotes keputusannya yang kontroversial. Para pengunjuk rasa berbaris di jalan-jalan, membakar bendera dan meneriakkan slogan anti-Israel di negara-negara termasuk Irak, Turki, Mesir, Malaysia, Indonesia dan Kashmir yang dikuasai India.

Politik

Protes pecah di Eropa

Aksi protes pun pecah di Eropa. Di Jerman, pada tanggal 8 Desember 2017, sebagian besar demonstran Muslim menghadiri rapat umum di dekat kedutaan AS di Gerbang Brandenburg Berlin, melambai-lambaikan bendera Palestina. Pemerintah Jerman termasuk di antara mereka yang memperingatkan langkah Trump.

Politik

PBB menolak deklarasi Yerusalem Trump

Pada 21 Desember 2017, sidang darurat Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk keputusan Presiden AS Donald Trump yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebanyak 128 negara memberikan suara mendukung langkah tersebut, sementara sembilan suara menentangnya dan 35 negara abstain. Pemungutan suara dilakukan setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB atas Yerusalem.

Politik

Relokasi kedutaan Yerusalem

23 Februari, Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan mempercepat relokasi kedutaan ke Yerusalem. "Pembukaannya akan bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel," kata juru bicara Deplu AS Heather Nauert. Peringatan itu jatuh pada tanggal 14 Mei. Selama kunjungan ke Yerusalem a bulan Januari, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan dia tidak yakin langkah itu akan selesai sebelum akhir 2019.

Politik

Tanda-tanda jalan pertama untuk kedutaan AS baru

7 Mei, pemerintah Israel pasang rambu-rambu jalan pertama yang mengarah ke kedutaan AS di Yerusalem. Tanda-tanda itu dipasang di sisi selatan kota oleh konsulat AS. Walikota Yerusalem Nir Barkat menggantung tanda pertama. Ia menyatakan, "Ini bukan mimpi, itu kenyataan. Yerusalem adalah ibukota abadi orang-orang Yahudi dan dunia mulai menyadari fakta ini." Penulis: D.Martin (ap/ml)